Banyak pemerhati di bidang ekonomi memperkirakan Singapura mengesahkan penerapan pajak e-commerce pada pengumuman anggaran mereka minggu depan. Di Negara tersebut akan menyasar transaksi digital... Pajak e-Commerce mulai disiapkan Sejumlah Negara Asia Tenggara

Banyak pemerhati di bidang ekonomi memperkirakan Singapura mengesahkan penerapan pajak e-commerce pada pengumuman anggaran mereka minggu depan. Di Negara tersebut akan menyasar transaksi digital antar Negara.

Pesatnya pertumbuhan usaha ritel online seperti Amazon dan Lazada, disebut-sebut sebagai motor bagi pemerintah negara-negara Asia Tenggara untuk menyamakan peraturan antar pemain ritel online dan offline. Sementara Indonesia, Thailand dan Malaysia masih mempertimbangkan soal penerapan pajak tersebut.

Nainika Singh, Analis konsumen dari BMI Research, menyatakan kesamaan peraturan ini juga akan menurunkan tingkat persaingan bagi pelaku ritel offline yang berjuang di tengah gempuran pelaku bisnis online. Ia juga menilai, negara-negara di asia tenggara akan terinspirasi untuk memberlakukan hal serupa jika Singapura menerapkan pajak untuk e-commerce.

Bagi masyarakat Singapura yang berbelanja online kurang dari US$300 atau Rp 4 juta sebelumnya tidak dekanakan pajak. Transformasi pada platform belanja online menyebabkan pemerintah Singapura berpikir ulang mengenai peraturan tersebut.

Bahkan Indranee Rajah, Menteri Senior untuk hukum dan keuangan Singapura, menyatakan bahwa perubahan peraturan pajak ini semestinya sudah dilakukan sejak lama. Namun pemerintah Singapura dikabarkan tengah mempelajari opsi pajak e-commerce ini.

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani pun tengah mmelakukan langkah serupa. Bahwa pemerintah Indonesia akan segera mengeluarkan peraturan baru terkait pelaku ritel online.

Untuk melindungi pelaku usaha kecil menengah yang memasuk sebagian besar pelaku usaha yang baru dikenakan pajak, Sri Mulyani mengatakan akan menerapkan nilai pajak yang lebih rendah.

Pemerintah Indonesia pada tahun lalu juga berniat untuk mengenakan pajak bagi pelaku bisnis online lewat pemanfaatan data pembayaran transaksi melalui gerbang pembayaran nasional (National Payment Gateway / NPG) yang akan dipantau oleh Bank Indonesia (BI) yang akan berkoordinasi juga dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Di Malaysia, Departemen Bea Cukai tengah membicarakan soal penerapan pajak untuk pelaku usaha e-commerce asing. Meski sudah dibicarakan berbulan-bulan, namun rencana itu belum terealisasi. Analis bmi Research memperkirakan Malaysia akan mengikuti Singapura dengan memberi pungutan 6 persen pada pedagang online.

Departemen Pendapatan Thailand menyebutkan bahwa pajak e-commerce yang dusulkan akan menambah pajak tahunan hingga 15 persen. Pajak dikenakan untuk e-commerce yang domain terdaftar di Thailand, menggunakan sistem pembayaran bath, dan transfer dalam negeri.

Please follow and like us:

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial